Wacana Pemilu Diundur Pemerintah dan DPR Tak Legitimate, Bisa Terjadi Kudeta – Pemilu Ditunda, Indonesia Terancam Tak Punya Presiden

Wacana Pemilu Diundur Pemerintah dan DPR Tak Legitimate, Bisa Terjadi Kudeta

Wacana penundaan pemilu yang digelindingkan Prabowo dinilai membahayakan bangsa. Sebab jika sampa terjadi vacuum of power, pemerintah dan DPR tidak akan lagi legitimate. Ancaman kudeta pun bukan hal yang mustahil.

Bisa terjadi banyak hal macam-macam kalau (pemilu) diudur. Bisa ada kudeta, karena setelah 20 Oktober pemerintah nggak legitimate lagi, begitu juga dengan DPR-nya,

Peluang munculnya kudeta ini, bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh militer. Tapi jangan terlalu jauh ke sana lah. Yang penting proses (pemilu) ini harus tepat waktu,

UUD mengatur pemilu harus dilangsungkan 5 tahun sekali. Jika pemilu lalu diselenggarakan 5 April 2004, maka seharusnya pemilu sekarang juga dilangsungkan 5 April 2009.

pemunduran ke 9 April saja sudah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Apalagi jika pemilu ditunda lebih lama lagi gara-gara persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kalau DPR-nya nggak ada, presidennya nggak ada, bisa jadi republik ini menjadi tidak ada. Sebab terlalu banyak kepentingan di republik ini yang akan bermain jika pemilu diundur,” ucapnya.

Karena itu Irman secara tegas tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurut dia, daripada pemilu diundur lebih baik anggota KPU yang disuruh mundur karena tidak beres dalam menjalankan tugasnya.

“Kalua disuruh mundur, lebih baik anggota KPU saja dimundurkan, kita ganti segera. Daripada kita memundurkan pemilu tapi dengan anggota KPU seperti sekarang, sama saja,” tandasnya

Pemilu Ditunda, Indonesia Terancam Tak Punya Presiden

Wacana penundaan pemilu telah digulirkan. Mengingat tertundanya pemilu akan berimplikasi pada jadwal Pilpres, maka sebaiknya wacana itu tidak perlu direalisasikan.

Sebab jika benar-benar terjadi, penundan pemilu bisa membawa negeri ini pada kondisi kekosongan kekuasaan (vacuum of power).
Jangan lah, karena (penundaan itu) akan mempengaruhi jadwal Pilpres, jika pemilu mundur, maka jadwal Pilpres dipastikan juga akan mundur. Sebab tahapan Pilpres sangat tergantung pada pemilu. Misalnya untuk ketentuan partai mana yang berhak mengajukan kandidat capres, maka harus menunggu hasil pemilu legislatif terlebih dahulu.

Jika Pilpres mundur, maka bisa-bisa per 20 Oktober 2009 ketika masa jabatan Presiden SBY habis, negeri ini belum memiliki presiden penggantinya. Padahal kalau di konstitusi, 14 hari sebelum masa jabatan presiden habis, presiden baru harus sudah ditetapkan.

Konstitusi kita, lanjut perempuan kelahiran Jakarta 6 Juli 1961 ini, tidak memberi peluang bagi perpanjangan masa jabatan presiden. Jika terjadi kekosongan, maka yang akan menjalankan tugas kepresidenan adalah tripartit Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.(Masa jabatan presiden) nggak bisa diperpanjang.

Seperti diberitakan, wacana penundaan pemilu ini digulirkan oleh capres dari Gerindra, Prabowo Subianto, karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditengarai manipulatif. Meski ini bukan hal baru mengingat sebelumnya Gus Dur pernah menggulirkan wacana serupa, namun sekarang terkesan lebih serius.

Bagaimana tidak. Gerindra tidak sendirian. Di sampingnya ada PDIP yang mengamini usulan Prabowo. Bahkan kedua parpol ini berencana mengajak parpol-parpol lainnya untuk bersatu menyokong usulan tersebut. Meski belum diketahui hasilnya, namun gerakan politik semacam ini tentu saja tidak bisa dibuat main-main.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: