Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu (Sok Jago lo….!!!)

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
Menurut UU 10/2008 tentang Pemilu

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.

Apabila Bawaslu memnganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi 1) pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan 2) pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi oleh KPU

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU.

Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaikannya, tetapi UU Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dibaca pada pasal 113 ayat (2) huruf b, pasal 118 ayat (2) huruf b, dan pasal 123 ayat (2) huruf b, tetapi bagaimana pemisahan dan tata caranya, UU tidak mengatur lebih lanjut.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu

Mengacu kepada pasal UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum.

Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan.

7 hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak menerima putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

3 hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa.

Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.

Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu menurut UU 10/2008 yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa. Pengaturan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan UU 12/2003 yang memakan waktu 121 hari.

Beberapa Permasalahan
– Peraturan dan Keputusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. UU tidak menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang khusus tempat menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Dalam prakteknya ketidakpuasan tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal ini berimplikasi kepada hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibanding proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.
– Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetapi dalam tahap kampanye Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana (lihat pasal 113 ayat (2) huruf a, 118 ayat (2) huruf a, dan 123 ayat (2) huruf a)
– Dalam hal Pengawas Pemilu LN menemukan dan menerima laporan adanya pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, UU tidak mengatur kepolisian atau institusi mana yang berwenang menerima dan meneruskan temuan dan laporan tersebut.
– Tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri
– Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.
– Proses penanganan banding atas putusan PN yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak permohonan banding diterima dapat berkurang menjadi 4 hari karena pelimpahan berkas perkara banding ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima.
– Jumlah hakim khusus yang harus dipersiapkan PN dan PT sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA dapat menyebabkan proses penanganan perkara terbengkalai apabila ternyata perkara pidana pemilu menumpuk pada tahapan tertentu karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya

4 Tanggapan to “Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu (Sok Jago lo….!!!)”

  1. dedy iskandar Says:

    bagaiman proses gugatan terhadap KPU Kab/Kota yang tidak melaksanakan Pasal 218 UU nomor 10 Tahun 2008 terhadap pergantian calon terpilih???apakah KPU Kab/Kota dapat digugat secara pidana, atau perdata atau TUN, mohon penjelasan dan prosedur terhadap perkara KPU tidak melaksanakan perintah Undang-Undang.

  2. di jelaskan di atas bahwa yang menyelesaikan sengketa pemilu adalah bawaslu, sekarang ap tugas polisi dalam hal ini?

  3. bahwa tuga polisi adalah memproses laporan yang sebelumnya telah dikaji atau diproses oleh Panwaslu dimana Panwaslu apabila menemukan tindak pidana dalam pemilu maka kewajiban untuk penyidikannya diserahkan kepada Kepolisian dengan aturan yang telah saya tulis diatas

  4. mksih atas infonya,..yg jd pertanyaan sy,.bagaimana ya kalau penyelesaian pelanggaran administrasi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: